Makassar – Dalam acara Focus Group Discussion menyoal Pilkada Damai di Kabupaten Bima. Ketua umum pemuda Muhammadiyah kab. Bima Syamsuddin SH.,MH. Paparkan pandangan etis terkait pelaksanaan pilkada damai di kabupaten Bima, Kamis (01/10 2020).

Pelaksanaan Pilkada Damai dapat diwujudkan apabila kita mampu menjaga kualitas penyelenggaraan di antaranya (KPUD Dan Bawaslu beserta komponennya kebawah).

Syamsuddin SH.MH menberikan pandanganya, Kita harus menjunjung tinggi prinsip jujur dan adil dalam melaksanakan setiap tahapan Pilkada. Pertama, jujur dalam melaksanaan semua tahapan Pilkada dengan mengacu pada kode etik, UU, PKPU, Perbawaslu dan aturan teknis lainnya. Kedua, melayani dan memperlakukan para calon/timses pasangan calon secara sama tanpa pandang bulu. Ketiga, menegakkan hukum/ aturan pilkada secara tegas dan konsisten tanpa pandang bulu apabila terdapat temuan, aduan/laporan pelanggaran dugaan pelanggaran.

Selain itu juga untuk Meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat pemilih, pertama, ada peningkatan penggunaan hak pilih oleh masyarakat. Kedua, masyarakat bebas dalam menentukan dan menggunakan hak pilihnya tanpa intimidasi, kekerasan dan pengaruh lainnya.

Tidak adanya politik uang (money pilitic), kampanye hitam (black campaign) maupun penyebaran berita bohong (hoax). Dalam hal ini, pertama, Calon, timses dan simpatisan tidak menggunakan materi (uang/barang) untuk mempengaruhi pemilih. Kedua, adanya kesadaran semua pihak (utamanya timses dan simpatisan) agar tidak melakukan kampanye hitam atau menyebarkan berita bohong (hoax) yang ia ketahui padahal informasi/berita itu tidak benar dan dapat merusak integritas personal calon/timses lainnya sehingga mempengaruhi pemilih. Ketiga, masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara kritis dan obyektif sesuai rekam jejak, kemampuan dan visi misi dan program calon.

Selain hall itu juga, Syamsuddin yang akrab di sapa Syam ini menegaskan untuk Jaminan terhadap netralitas pejabat, ASN dan pihak2 lain yang dilarang oleh UU dengan cara: pertama, tidak ada pemanfaatan jabatan dan kewenangan, program serta kegiatan yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon lain, (potensi ini dimiliki oleh pasangan calon incumben). Kedua, tidak terlibat dan melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung dalam mengkampanyekan dan menggerakan serta mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu.

Maka untuk Terciptanya kesadaran pasangan calon dan timses untuk tetap memberi himbauan, ajakan dan peringatan terhadap simpatisan dan relawan agar tetap menjaga kondusifitas daerah dengan tetap menjaga tutur kata, perilaku serta menghormati perbedaan pilihan masing-masing. Tutupnya.

Sumber : matakita.co

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *