Pada tanggal 9 Desember 2020 nanti, warga Sumenep akan memilih calon Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dua pasangan calon: Ahmad Fauzi-Dewi Khalifah (nomer urut 1) dan Fattah Jassin-Ali Fikri Warits (nomer urut 2). Karena hanya diikuti dua pasangan calon (head to head), pertarungan politik di Sumenep sepertinya berlangsung sangat ketat. Para calon sudah mulai bermanuver untuk mendapatkan simpati masyarakat. Demikian pula dengan pendukung masing-masing, juga sudah memasarkan calonnya agar menjadi pilihan warga Sumenep.

Mencermati dinamika politik yang berkembang di kalangan akar rumput belakangan ini, ada yang mengkhawatirkan dalam penyelenggaraan Pilbup Sumenep kali ini. Kekhawatiran tersebut terletak pada potensi kecurangan yang sepertinya sangat besar. Dari obrolan warga di warung kopi hingga desas-desus di kalangan aparat pemerintah tingkat kampung, potensi kecurangan itu bisa diidentifikasi ke dalam tiga hal: (1) politik uang, (2) penyalahgunaan fasilitas negara (pemerintah), dan (3) pengerahan aparat pemerintah (birokrasi) untuk memenangkan calon tertentu.  

Politik Uang

Terdapat beberapa alasan mengapa politik uang terjadi di dalam Pilkada, termasuk di Kabupaten Sumenep. Pertama, politik uang terjadi karena calon-calon yang ada tak memiliki visi-misi dan program memadai yang dapat ditawarkan kepada Pemilih. Sementara pada saat yang sama, hasrat untuk menang sangat besar. Partai politik pendukung pun juga tidak bisa menawarkan gagasan yang jelas tentang pembangunan di suatu wilayah, termasuk di Sumenep. Alhasil, jalan pintas pun dilakukan dengan melakukan praktek yang tidak hanya menyalahi undang-undang, tetapi juga menyalahi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Pada umumnya, calon yang melakukan praktek politik uang adalah mereka yang memiliki modal banyak, atau paling tidak, ada cukong/bandar yang membiayainya.

Di Sumenep sendiri, potensi politik uang ini sudah sangat santer berhembus di kalangan akar rumput. Desas-desus di masyarakat, tim sukses calon tertentu telah menjanjikan kepada warga Sumenep bahwa mereka akan memberikan uang “sekian” dengan syarat memilih calonnya. Bahkan ada yang mengatakan, apabila calon sebelah nanti memberikan uang Rp10.000,- misalnya, calon kami siap lebih besar dari angka tersebut. Kalaupun isu-isu seperti ini masih liar, sulit untuk diverifikasi, namun ini membuktikan bahwa potensi politik uang dalam Pilkada di Sumenep kali ini sangatlah besar.

Penyalahgunaan Fasilitas Negara

Penyalahgunaan fasilitas negara/ pemerintahan dalam pertarungan Pilkada adalah salah satu persoalan klasik yang sampai ini belum mendapatkan jalan keluarnya. Praktek ini sering terjadi karena dalam Pilkada banyak diikuti oleh calon-calon yang masih berkuasa/ menjabat. Ditambah lagi, mereka tidak cuti dalam pertarungan tersebut.

Alhasil, banyak calon yang secara sengaja menggunakan fasilitas negara/ pemerintahan untuk memenangkan dirinya. Fasilitas yang digunakan bermacam-macam, baik dalam bentuk fisik, misalnya mobil dinas, ruang-ruang pertemuan, bantuan-bantuan sembako dan lain-lain, atau berbentuk non-fisik seperti kebijakan pemerintah yang menguntungkan calon tertentu dan seterusnya.  Ini adalah pelanggaran karena fasilitas tersebut sedianya bukan diperuntukkan untuk memudahkan pencalonan mereka, melainkan diperuntukkan untuk pelayanan rakyat.

Potensi praktek ini sepertinya cukup besar dalam Pilkada Sumenep mengingat masih ada calon yang menjabat di dalam pemerintahan. Tentu saja hal ini harus menjadi perhatian oleh semua pihak, tidak hanya KPU dan Bawaslu, tetapi juga masyarakat akar rumput agar praktek menyimpang tersebut bisa diminimalisir.

Pengerahan Aparat Pemerintah

Moblisasi atau pengerahan aparat pemerintah untuk mendukung calon tertentu juga masih banyak terjadi di tanah air. Bawaslu Pusat juga memberikan perhatian khusus pada praktek ini. Mobilisasi ini dimungkinkan karena calon-calon yang bertarung adalah mereka yang masih menjabat dalam pemerintahan.

Adanya relasi instruktif (atasan-bawahan) antara calon dengan para pejabat di tingkat Kabupaten hingga Desa/ Dusun menjadikan praktek ini seolah-olah hal biasa. Ditambah lagi janji manis “naik” jabatan atau kompensasi lain dari calon terhadap pejabat/ aparat pemerintah—jika ia terpilih—membuat praktek ini sangat sulit dihindari.

Minimnya sanksi dari yang berwenang, kebiasaan aparat pemerintah yang tidak netral, integritas birokrasi yang rapuh dan motif-motif keuntungan lain, membuat praktek ini menjadi kelaziman. Potensi ini sepertinya juga sangat besar terjadi di Sumenep, mengingat ada calon yang masih menjabat dan mungkin memiliki pengaruh kuat terhadap aparat pemerintah baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Desa/ Kampung/ Dusun.

Pertaruhan KPU

Potensi kecurangan sebagaimana diulas di atas menjadi pertaruhan bagi independensi KPU dalam penyelanggaraan Pilkada kali ini. Dengan adanya potensi tersebut, KPU dituntut menjalani proses tahapan Pilkada dengan integritas tinggi, sekaligus menjaga independensinya di tengah tarikan kepentingan para calon.

Tak hanya itu, KPU kini adalah lembaga yang paling bertanggungjawab dan disorot agar pemimpin yang dilahirkan dari pesta rakyat ini adalah murni hasil dari kedaulatan rakyat dan tidak direcoki oleh kecurangan. Apabila KPU tidak goyah, tetap tegak dengan integritas dan independensinya dalam penyelenggaraan  Pilkada,  maka mereka akan dicatat sebagai pemandu yang benar dalam menghasilkan kedaulatan rakyat yang otentik.

Tantangan Bagi Bawaslu

Di samping KPU, semua potensi kecurangan di atas juga tantangan berat bagi Bawaslu Sumenep. Mereka tidak hanya dituntut bekerja keras untuk membuktikan desas-desus di masyarakat perihal potensi kecurangan, tetapi juga harus bekerja cerdas untuk menemukan petunjuknya. Kerja-kerja yang mereka lakukan bukan hanya harus mengikuti prosedur biasa dan undang-undang yang berlaku, tetapi juga harus memiliki cara cerdas dan tidak biasa untuk menganalisis dan meminalisir segala potensi.

Tanpa itu, Bawaslu hanya akan dicatat sebagai petugas Pemilu “berbayar” tanpa dapat menemukan segala potensi kecurangan yang beroperasi dalam kesenyapan. Akan tetapi, apabila Bawaslu berhasil menganalisis dan menekan potensi kecurangan tersebut, maka bukan hanya apresiasi yang layak didapatkan, tetapi juga akan dicatat sebagai “Penjaga” setia otentisitas kedaulatan rakyat Sumenep.  Wallahu A’lam Bisshawab.

Sumber : kanalberita.co

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *