SLEMAN – Cegah politik uang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman bekerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman mengoptimalkan desa antipolitik uang.

Ketua Bawaslu Sleman, Abdul Karim Mustofa mengatakan pada Pemilu 2019 lalu, Bawaslu Sleman memiliki program desa antipolitik uang.

Ada dua desa yang telah mendeklarasikan diri sebagai desa antipolitik uang. Kedua desa tersebut adalah Desa Candibinangun dan Desa Sardonoharjo.

Sementara Kesbangpol Sleman memiliki program desa Pancasila.

Menurut dia, politik uang juga berkaitan erat dengan pengamalan Pancasila.

“Kemudian kami sinergikan. Kami punya program untuk rintisan atau tindaklanjut dari desa antipolitik uang. Ada dua desa antipolitik yang dirintis Pemilu 2019 lalu. Mendekati Pilkada Sleman, akan kami tambah tujuh desa, jadi 9. Tujuh desa itu adalah desa Pancasila yang dikembangkan Kesbangpol,”katanya, Rabu (30/09/2020).

Menurut dia, dalam upaya pengawasan politik uang tidak hanya menjadi tugas penyelenggara Pemilu.

Masyarakat juga memiliki peran untuk melakukan pengawasan, agar Pilkada Sleman 2020 berjalan baik tanpa politik uang.

“Harapan kami, dengan adanya desa antipolitik uang, masyarakat juga bisa ikut mengontrol dan pengawasi agar tidak terjadi politik uang. Dan nanti desa antipolitik uang ini juga bisa ikut menyosialisasikan ke desa yang lain,”terangnya.

Selain optimalkan desa antipolitik uang, Bawaslu Kabupaten Sleman juga mencetak 20.000 stiker yang akan ditempelkan di seluruh padukuhan di Sleman.

Pihaknya juga akan memasang spanduk dan menyebarkan selebaran anti politik uang.

“Kami masih punya waktu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami akan cetak stiker dan ditempelkan di rumah warga,”terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Sleman, Hery Sutopo menambahkan desa berkarakter Pancasila sangat fleksibel.

Menjelang Pilkada Sleman desa Pancasila sangat cocok dikembangkan sebagai desa antipolitik uang.

“Gerakan anti politik uang ini menjadi bagian dari perjuangan dalam menjaga nilai Pancasila. Tentu dengan kondisi Pilkada ini, sangat perlu adanya desa politik anti uang,”tambahnya.

Sumber : tribunjogja.com

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *