BLORA – KPU Blora membatasi dana kampanye para pasangan calon (paslon) bupati dan calon wakil bupati (cawabup) Blora. Maksimal Rp 15,1 miliar. Pembatasan jumlah total anggaran kampanye ini, tertuang dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2020.

Komisioner KPU Blora Nailina Parameta Najati mengungkapkan, perumusan jumlah total maksimal dana kampanye ini, mengacu pada standar biaya daerah. Selain itu, juga jumlah daftar pemilih sementara (DPS).

”Ada hitungannya dalam PKPU 12 Tahun 2020. Pertimbangannya ada jumlah DPS (daftar pemilih sementara), jumlah penetapan alat peraga kampanye (APK), dan bahan kampanye yang sudah difasilitasi oleh KPU,” tuturnya kemarin.

Nailina menjelaskan, regulasi tersebut wajib ditaati oleh seluruh paslon. Sebab, sanksi berupa pembatalan sebagai paslon di pilkada akan diberikan bagi mereka yang melanggar. Selain itu, kelebihan dari pembatasan jumlah itu, nanti harus dikembalikan ke kas negara.

Sebelumnya, KPU telah menerima laporan awal dana kampanye (LADK) ketiga paslon Pilkada Blora. Dalam laporannya, ketiga paslon kompak besaran dana awal kampanye hanya Rp 1 juta. Itu pun sebenarnya dana pembukaan rekening yang disebut rekening khusus dana kampanye (RKDK).

”Fungsi LADK itu, memuat informasi RKDK. Karena itu pembuatan RKDK atau rekening pada 23 dan 23 September lalu dan dilaporkan tanggal 25-nya. Sedangkan tanggal 26 mulai kampanye,” paparnya.

Selain LADK, pihaknya nantinya juga akan meminta laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK). Maksimal diserahkan pada 31 Oktober. Lalu, terakhir laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) makismla pada 6 Desember mendatang.

Sumber : radarkudus.jawapos.com

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *