Bandung, – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak salah satu paslon Pilkada Kabupaten Indramayu, Jawa Barat lantaran menggelar festival memancing dan burung kicau. Menurut Bawaslu, kegiatan tersebut termasuk kategori yang dilarang.

Koordinator Divisi Pemilu Bawaslu Jawa Barat Zaki Hilmi menerangkan bahwa kegiatan kampanye berupa festival memancing dilarang seperti diatur PKPU nomor 13 tahun 2020. Pada Pasal 88C menyatakan paslon tak boleh menggelar rapat umum dan perlombaan.

“Di Indramayu, ada pelanggarannya berupa festival mancing sama kicau mania oleh calon yang kemudian sedang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu,” kata Zaki, Selasa (29/9).

Pelanggaran lain terjadi di Pangandaran. Ada paslon menggelar acara dengan jumlah massa yang banyak. Hal itu tidak sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 13/2020.

“Kalau yang di Pangandaran ini pertemuan terbatas tapi melebihi, maka Bawaslu kemudian langsung memberi peringatan, pencegahan, kemudian juga proses penghentian kegiatan di tempat pelanggaran,” ungkap Zaki.

Zaki menerangkan bahwa sanksi yang didapat oleh para pelanggar tersebut masih berupa administratif. Namun pihaknya juga secara persuasif memberikan teguran kepada para pelanggar.

“Kita secara persuasif dulu secara lisan pencegahannya. Kalau tidak didengar, maka kita keluarkan surat peringatan tertulis. Dalam waktu satu jam, tidak diindahkan juga, maka kita akan lakukan proses penghentian kegiatan,” ujarnya.

Tak ketinggalan, Zaki juga meminta pemerintah daerah untuk mencopot foto atau atribut kepala daerah yang maju di pilkada sebagai calon petahana.

Dia menekankan bahwa calon petahana bukan lagi kepala daerah. Karenanya, atribut dan foto yang bersangkutan mesti dicabut.

Salah satunya iklan pencegahan virus corona (Covid-19). Jika masih ada iklan, poster, baliho milik pemda yang mencantumkan kepala daerah petahana, maka harus dicopot.

“Bawaslu masih menemukan itu (iklan layanan masyarakat) baik suruhan menggunakan masker, imbauan pemerintah dan yang lainnya. Kita harapkan agar dihentikan iklannya,” kata Zaki.

“Kita minta Pemda untuk mengganti foto tersebut karena sesuai UU Nomor 10 tahun 2016. Petahana yang kembali ikut pilkada itu cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara,” sambungnya.

Sumber : cnnindonesia.com

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *