DENPASAR, – Pemerintah pusat telah memberi sinyal tidak ada penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo melalui Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman, Senin (21/9).

Dengan kata lain, pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Dengan catatan dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali kembali menekankan soal penerapan prokes tersebut. Khususnya dalam tiga tahapan yang masih tersisa sebelum hari penghitungan suara, yaitu penetapan calon tetap, pengundian nomor urut, hingga pelaksanaan masa kampanye.

Anggota KPU Bali I Gede John Darmawan menyebutkan, wacana mengenai penundaan Pilkada Serentak tahun ini seperti yang muncul dalam beberapa hari terakhir, merupakan hal yang sah-sah saja. Namun, pihaknya kembali menegaskan, KPU merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang.

 “Pertama, KPU itu lembaga pelaksana undang-undang. Yang dilaksanakan itu adalah penyelenggaraan pemilihan. Jadwal tahapan pilkada itu tidak ditetapkan KPU,” tegas John Darmawan yang

saat itu baru melakukan pertemuan virtual terkait penerapan prokes di masa pandemi Covid-19 bersama sejumlah pihak terkait. Khususnya partai politik pengusung dan pendukung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Demikian juga dengan penundaan yang sempat terjadi beberapa bulan lalu, sehingga pelaksanaan pilkada di tahun ini akhirnya digelar pada 9 Desember 2020.

 “Penundaan ini berdasarkan kesepakatan lembaga pemerintah yang dalam hal ini diwakili Menteri Dalam Negeri. Lalu Komisi II DPR RI. KPU selaku penyelenggara dan Bawaslu maupun DKPP. Maka disepakatilah, 9 Desember 2020,” ujar John yang juga ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM ini.

Dia kembali menegaskan, usulan penundaan pilkada itu sah saja dilakukan. Wajar dimunculkan. Terlebih, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian diundangkan ke dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 memberikan ruang untuk usulan semacam itu.

Karena, menurut dia, dalam salah satu klausulnya memungkinkan terjadinya penundaan, bila situasi pandemi Covid-19 saat sekarang menunjukkan tren yang masih meningkat.

 “Tapi kembali lagi, harus berdasarkan kesepakatan dari tiga lembaga tadi. Kalau pusat menyatakan tunda, ya kami di daerah akan menunda. Injak rem. Sama seperti Maret 2020 lalu. Tapi selagi belum ada perintah menunda, ya jalan terus,” tegasnya.

Berhubung pilkada tahun ini masih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Senin (21/9) pihaknya telah membahas soal pentingnya penerapan prokes di sisa tahapan yang ada. Khususnya lagi pada saat masa kampanye yang akan dimulai dari 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 mendatang.

“Ini yang kami bahas. Ini yang kami beritahukan kepada pihak-pihak terkait (pilkada), seperti pasangan calon, tim pemenangan, partai politik, maupun pihak terkait lainnya. Intinya agar menerapkan prokes secara ketat,” tukas mantan ketua KPU Denpasar ini.

Belajar dari situasi yang terjadi pada tahap pendaftaran pasangan bakal calon pada 4 sampai 6 September 2020, pihaknya menangkap respon di masyarakat yang negatif. Karena proses tersebut diwarnai dengan iring-iringan orang yang mengabaikan ketentuan jaga jarak fisik dalam prokes.

 “Kalau kami di KPU memang sudah ketat. Masuk ke dalam saat pendaftaran, kami memeriksa ketat. Serta membatasi jumlah orang yang masuk, maksimal 15 orang. Yang jadi sorotan itu kan proses ke KPU. Selama perjalanan ke KPU bergerombol,” tegasnya.

Itu sebabnya, dalam tahapan yang masih tersisa, pihaknya mempertegas kembali soal penerapan prokes, terutama pada saat masa kampanye nanti. Sesuai ketentuan yang disesuaikan dengan situasi pandemi, kampanye yang berbentuk pertemuan terbuka atau tertutup dibatasi maksimal 50 orang.

“Nah yang sempat ramai, rapat umum terbuka, konser yang diizinkan. Memang itu diizinkan. Tapi yang perlu diingat, pelaksanaannya dibatasi seratus orang. Kenapa? Ya karena di PKPU dan di undang undang dibolehkan. Konser, pasar murah, maupun olahraga,” tukasnya.

Menurutnya, dalam situasi sekarang, pihaknya akan bersyukur bila memang rapat umum terbuka tidak diisi dengan acara hiburan semisal konser.

“Syukur-syukur kalau ada yang tidak melaksanakan konser atau acara hiburan. Tapi logikanya, sewa panggung dan sewa artis sampai seratus juta, yang menonton seratus orang. Walaupun tujuannya nanti didaringkan,” ujarnya.

Selain masa kampanye, pihaknya juga mengingatkan kembali pembatasan dan penerapan prokes agar lebih ketat, khususnya dalam tahapan yang paling dekat saat sekarang. Yakni tahap penetapan calon tetap dan pengundian nomor urut yang masing-masing dilaksanakan pada 23 September dan 24 September 2020.

 “Di pengundian urut, kalau dulu ramai-ramai, sekarang ini dibatasi hanya lima orang yang boleh datang ke KPU. Itu antara lain pasangan calon, dua orang perwakilan partai politik atau koalisi, dan satu orang LO,” pungkas John.

sumber : baliexpress

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *