KBRN, Sungai Penuh: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungai Penuh melaksanakan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Jum’at  (18/9/2020).

Sosialaisasi  tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Kerinci, Kota Sungai Penuh, hadir dalam sosialisasi, Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris KPU Kota Sungai Penuh, Bawaslu Kota Sungai Penuh, Forkopimda, Tim Kampanye, Penghubung Calon/LO dan partai politik pendukung dari bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020.

Acara sosialisasi ini dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Sungai Penuh Irwan. Dalam sambutannya, Irwan mengungkapkan, bahwa sangat perlu sosialisasi terkait PKPU No 10 tahun 2020.

“Karena dibeberapa kesempatan ketika kita melaksanakan kegiatan, dirasa kurang maksimal peran kita bersama terkait dengan protokol kesehatan,” ungkap Irwan.

Lanjut Irwan, hanya satu kunci dan pemahaman bersama agar Pemilihan Serentak ini bisa dilanjutkan tahapannya. “Maka, perlu kita pahami bersama bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sungai Penuh atau di seluruh Indonesia ini bisa dilanjutkan kembali tahapannya dengan satu yang menjadi panglimanya, yakni pelaksanaan protokol kesehatan. Ini yang harus kita pahami bersama, baik kami sebagai penyelenggara ataupun masyarakat sebagai peserta pemilihan nanti, seluruh stakeholder yang ada di Kota Sungai Penuh,” lanjutnya.

Irwan berharap, proses Pilwako Sungai Penuh 2020 berjalan lancar dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, karena itu adalah syarat mutlak yang telah disepakati berbagai lembaga negara.

“Kita berharap seluruh proses Pilwako di Kota Sungai Penuh nanti bisa selalu memperhatikan protokol kesehatan, karena ini menjadi satu-satunya syarat pelaksanaan pemilihan di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Sungai Penuh ini bisa dilanjutkan kembali. Karena ini telah menjadi kesepakatan dengan lembaga negara baik KPU, Bawaslu, DKPP dan unsur pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri ataupun DPR RI, sebagai representasi dari rakyat Indonesia,” tutup Irwan.

sumber : rri.co.id

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *